Sudah beberapa Hari KPK Ada di Lampung, Ada Apa ?
Lampung. Harapanlampung.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pertemuan penting bersama para kepala daerah di Provinsi Lampung.Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 November 2025, di lantai III Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Pertemuan ini akan dihadiri langsung oleh pimpinan KPK beserta jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan dan pendampingan KPK kepada pemerintah daerah.
Tujuannya adalah memperkuat area pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Lampung.
“InsyaAllah hari Rabu besok pimpinan KPK bersama jajaran Korsupgah akan hadir di Lampung dalam rangka pembinaan terkait area pencegahan korupsi,” ujar Marindo.
Ia menyampaikan hal tersebut saat ditemui di lobi Kantor Gubernur Lampung, Senin, 3 November 2025.
Marindo menjelaskan bahwa Lampung menjadi salah satu provinsi yang terpilih untuk mendapatkan pembinaan langsung dari KPK.
Dalam agenda tersebut, seluruh bupati, wali kota, dan sekretaris daerah kabupaten/kota se-Lampung dijadwalkan hadir.
Selain pemerintah daerah, kegiatan ini juga akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Beberapa di antaranya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung dan Kapolda Lampung.
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung terpilih dari sekian provinsi untuk dilakukan pembinaan secara langsung,” kata Marindo.
Ia menambahkan bahwa peserta yang hadir tidak hanya kepala daerah, tetapi juga unsur Forkopimda
Pertemuan tersebut akan berlangsung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, dan dibagi dalam dua sesi.
Sesi pertama akan digelar pada pagi hari, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pada siang hari.
Lalu pada sesi siang akan melibatkan lebih banyak peserta teknis dari kabupaten dan kota se-Lampung.
Mereka meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Menurut Marindo, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Fokus pembinaan meliputi bidang pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan pembangunan daerah.
“Nanti kita akan menerima materi langsung dari KPK dan melihat potret pengelolaan pembangunan di Provinsi Lampung secara menyeluruh,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa pembinaan ini tidak hanya menyasar tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota di seluruh Lampung. (*)
