Lampung Tengah, HarapanLampung.com– Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah kembali mengguncang publik dengan menetapkan dan menahan RAY, direktur perusahaan yang diduga kuat melakukan korupsi dalam proyek Taman Hutan Kota senilai Rp4,56 miliar (bersumber dari APBD Tahun 2020).
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.,
Dalam keterangan pers disampaikan langsung oleh Kajari Lampung Tengah, Rita Susanti, didampingi Kepala Seksi Intelijen Alfa Dera dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Median Suwardi, di kantor Kejari Lampung Tengah, Senin (8/12/2025).
RAY resmi ditahan selama 20 hari, mulai 8–27 Desember 2025, dan ditempatkan di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Penetapan tersangka tertuang dalam TAP-42/L.8.15/Fd.2/12/2025, sedangkan penahanan berdasarkan Print-43/L.8.15/Fd.2/12/2025. “Setiap rupiah uang negara adalah hak masyarakat,” kata Kajari Lampung tengah Rita Susanti.
Kajari Rita Susanti menegaskan bahwa korupsi proyek publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah pembangunan daerah. Setiap fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang negara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika ada penyimpangan, apalagi terkait pengurangan volume pekerjaan, maka negara dirugikan dan masyarakat pun kehilangan haknya. Karena itu, kami bertindak tegas,” ujar Rita
Penyidikan mendalam mengungkap bahwa RAY diduga mengurangi volume pekerjaan, mengubah spesifikasi pondasi, dinding, dan lantai beton sungai buatan, serta tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Alat bukti Auditor mengungkap adanya potensi kerugian negara sebesar Rp1,02 miliar,” jelas Kajari Lampung tengah
Tersangka dijerat dengan Pasal Primair 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999 jo UU 20/2001, subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU yang sama tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Rita Susanti mengungkapkan penahanan ini adalah langkah awal. Korupsi dalam proyek seperti ini bukan hanya merugikan negara secara angka, tetapi menghancurkan hak masyarakat untuk menikmati pembangunan yang layak dan Kami akan mengawal perkara ini sampai tuntas demi kepentingan publik dan masa depan pembangunan daerah,” ungkapnya
